Makalah Fiqh Muamalah Gadai (Rahn)

MAKALAH

FIQH MUAMALAH

“GADAI (RAHN)”

DISUSUN OLEH

KELOMPOK 5 :

Deta Lestari

Zeza Meiri Senthia

Perbankan Syariah 4A

Dosen Pengampuh: 
Khairiah El Wardah, M.Ag

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI PERBANKAN SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

            Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya lah kami dapat merampungkan makalah ini yang Alhamdulillah sudah ada ditangan pembaca.

            Kata terima kasih tak lupa kami ucapkan kepada rekan-rekan  mahasiswa dan mahasiswi, atas bantuan dan partisipasinya untuk penyelesaian makalah ini. Adapun isi makalah ini tentang Fiqh Muammalah Gadai (Rahn).

            Besar harapan kami agar makalah ini dapat berguna untuk para rekan-rekan sesama mahasiswa dan mahasiswi dalam proses perkuliahan untuk membantu Mahasiswa(i) dalam mencari informasi yang relevan dan aktual serta menambah dan memperluas wawasan kita mengenai ekonomi.

            Akhir kata yang kami ucapkan mohon maaf jika dalam prose penulisan makalah ini banyak kekurangan disana dan disini. Pikiran kritis dan sumbang saran sangat diharapkan demi perbaikan makalah ini.

Bengkulu,   April 2016

  

    

                                                                                            Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A.       Latar Belakang

                    Islam agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaedah-kaedah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga mu’amalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang mesti butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka. Karena itulah sangat perlu sekali kita mengetahui aturan islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, diantaranya yang bersifat interaksi social dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan berpindahnya harta dari satu tangan ketangan yang lainnya.

          Hutang piutang terkadang tidak dapat dihindari, padahal banyak bermunculan fenomena ketidakpercayaan diantara manusia, khususnya dizaman kiwari ini. Sehingga orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya. Dalam hal jual beli sungguh beragam, bermacam-macam cara orang untuk mencari uang dan salah satunya dengan cara Rahn (gadai). Para ulama berpendapat bahwa gadai boleh dilakukan dan tidak termasuk riba jika memenuhi syarat dan rukunnya.  Akan tetapi banyak sekali orang yang melalaikan masalah tersebut senghingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan gadai asal-asalan tampa mengetahui dasar hukum gadai tersebut. Oleh karena itu kami akan mencoba sedikit menjelaskan apa itu gadai dan hukumnya.

B.    Rumusan Masalah

1. Apa pengertian Gadai (Rahn) ?

2. Apa saja Dasar Hukum Rahn ?

3. Apa saja Rukun dan Syarat Gadai (Rahn) ?

4. Bagaimana Ketentuan Umum Pelaksanaan Rahn dalam Islam ?

5. Bagaimana Aplikasi dalam Perbankan ?

6. Apa Manfaat Rahn ?

7. Apa saja Resiko Rahn ?
8. Bagaimana Perbedaan & Persamaan Gadai Syariah dan Konvensional ?

C.   Tujuan

1.    Untuk mengetahui pengertian Gadai (Rahn)

2.    Untuk mengetahui Dasar Hukum Rahn

3.    Untuk mengetahui Rukun dan Syarat Gadai (Rahn)

4.    Untuk mengetahui  Ketentuan Umum Pelaksanaan Rahn dalam Islam

5.    Untuk mengetahui Aplikasi dalam Perbankan

6.    Untuk mengetahui Manfaat Rahn

7.    Untuk mengetahui Resiko Rahn

8.    Untuk mengetahui  Bagaimana Perbedaan & Persamaan Gadai Syariah   dan Konvensional 

BAB II

PEMBAHASAN

A.       Pengertian Gadai (Rahn)

          Gadai atau al-rahn (الرهن) secara bahasa dapat diartikan sebagai (al stubut,al habs) yaitu penetapan dan penahanan.[1] Istilah hukum positif di indonesia rahn  adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan.

          Azhar Basyir memaknai rahn (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat di terima. Dalam hukum adat gadai di artikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.[2]

      Al-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai

ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut rahin dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut murtahin, sedangkan barang yang di gadaikan disebut rahn 

B.       Dasar Hukum Rahn

          Akad rahn diperbolehkan oleh syara’ dengan berbagai dalil Al-Qur’an ataupun Hadits nabi SAW. Begitu juga dalam ijma’ ulama’. Diantaranya

firman Allah dalam Qs.Al-baqarah; 283

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَه وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَعَلِيمٌ ُ                                                                                          

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh piutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya". (Al-Baqarah 283). [3]

     Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a berkata:     

عَنْ أَنَسٍ – رضى الله عنه – قال : لَقَدْ رَهَنَ النَّبِىُّ – صل الله عليه وسلم – دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِىٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا                                                                               ى

Artinya: " Rasullulah SAW, telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madina, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga itu untuk keluarga beliau". (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).

C.       Rukun dan Syarat Gadai (Rahn)

                   Dalam melaksanakan suatu  perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain :

            1.    Akad dan ijab Kabul

2.    Aqid, yaitu yang menggadaikan  dan yang menerima gadai.[4]

3.    Barang yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.

Syarat Rahn antara lain : [5]

1.    Rahin dan murtahin

Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.

2.    Sighat

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa sighat dalam rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab rahn jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahn tetap sah.

3.    Marhun bih (utang)

Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.

D.       Ketentuan Umum Pelaksanaan Rahn dalam Islam

          Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ar-rahn antara lain:

1. Kedudukan Barang Gadai.

Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.

2. Pemanfaatan Barang Gadai.

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.

4.  Resiko Atas Kerusakan Barang Gadai

Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang di sebabkan tanpa kesengajaan murtahin. Ulama mazhab Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa murtahin (penerima gadai) tidak menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum. Penghitungan di mulai pada saat diserahkannya barang gadai kepada murtahin sampai hari rusak atau hilang.

5. Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama’ Hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukanya sebagai orang yang menerima amanat.

5. Kategori Barang Gadai

     Jenis barang yang biasa digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Benda bernilai menurut hukum syara’

b. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi

c. Benda diserahkan seketika kepada murtahin

6. Pembayaran atau Pelunasan Utang Gadai.

     Apabila sampai pada waktu yang sudah di tentukan, rahin belum juga membayar kembali utangnya, maka rahin dapat dipaksa oleh marhun untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya.

7. Prosedur Pelelangan Gadai

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai, sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibanya.[6]

E.    Aplikasi dalam Perbankan

                   Kontrak rahn dipakai dalam perbankan dalam dua hal, yaitu:

1. Sebagai Produk Pelengkap

Rahn dipakai dalam produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai’al murabahah. Bank dapat menahan nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

2. Sebagai Produk Tersendiri

Di beberapa negara Islam termasuk di antaranya adalah Malaysia, akad rahn telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam rahn nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya rahn dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya rahn hanya sekali dan di tetapkan di muka.

F.    Manfaat Rahn

          Manfaat yang dapat di ambil oleh bank dari prinsip ar-rahn adalah:

1.    Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan  fasilitas pembiayaan yang diberikan.

2.    Memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja. Jika nasabah peminjam ingkar janji, ada suatu asset atau barang (marhun) yang dipegang oleh bank.

3.    Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana terutama didaerah-daerah.

G.   Risiko Rahn

          Adapun resiko yang mungkin terdapat pada rahn apabila diterapkan sebagai produk adalah:

1. Resiko tak terbayarnya hutang nasabah (wanprestasi)

2. Resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.

H.  Perbedaan dan Persamaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional  

a.  Persamaan Gadai Konvensional dengan Gadai Syariah

    Persamaan gadai konvensional dengan gadai syariah adalah seperti berikut:

            1.    Hak gadai berlaku atas pinjaman uang

            2.    Adanya agunan (barang jaminan) sebagai jaminan utang

3.    Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis , barang yang di gadaikan boleh di jual atau di lelang

b. Perbedaan gadai syariah dengan gadai konvensional

    Perbedaan gadai syariah dengan gadai konvensional adalah sebagai berikut:

INDIKATOR	Rahn ( Gadai Syariah )	Gadai Konvensional
Konsep Dasar	Tolong menolong ( jasa pemeliharaan barang jaminan)	Profit Oriented ( Bunga dari pinjaman pokok/ biaya sewa modal)
Jenis Barang Jaminan	Barang bergerak dan tidak bergerak	Hanya barang bergerak
Beban	Biaya pembiayaan	Bunga (dari pokok pinjaman)
Lembaga	Hanya bisa dilakukan oleh lembaga (perum penggadaian)	Bisa dilakukan perseorangan
Perlakuan	Dijual (kelebihan dikembalikan kepada yang memiliki)	Dilelang

                                                                                         

BAB III

PENUTUP

A.       Kesimpulan

Rahn adalah “Menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang”, Rahn termasuk akad yang bersifat ‘ainiyah, yaitu dikatakan sempurna apabila sudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam meminajam, titipan dan qirad. Dalam dasar hukum gadai, ada dalil-dalil yang melandasi di perbolehkannya gadai yang bersal dari Al-Qur’an dan hadis. Rukun gadai yaitu akad dan ijab Kabul, akid, barang yang di jadikan jaminan (borg).

          Perbedaan rahn syariah dan konvensional yaitu gadai syariah dilakukan secara suka rela tanpa mecari keuntungan, seadangakn gadai konvensional dilakukan dengan prinsip tolong- menolong tetapi juga menarik keuntungan. Dan persamaan rahn dengan gadai yaitu adanya agunan (barang jaminan) sebagai jaminan utang.

        B.     Saran

Dalam makalah ini masih banyak kekurangan, baik dari kapasitas materinya yang kurang. Mohon kritik dan saran yang membangun sebagai bahan instropeksi kami dalam penyusunan sebuah makalah.

DAFTAR PUSTAKA

Depag RI, 1974,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Bumi Restu.

Muhammad dan Sholikhul Hadi, 2003, Pengadaian Syari’ah, Jakarta: Salembadiniyah.

Muttaqien, Dadan, 2009, Aspek Legal Lembaga Keungan Syari’ah, cet 1, Yogyakarta: Safira Insani Press.

Sabiq, Sayyid, 1990,  Fiqh al-Sunnah al-Majadallad al-Tsalis, Kairo: Dar al-fath  lil I’lam al-‘Arabi.

Sabiq, Sayyid , 2001, Fikih Sunnah, Jakarta: PT Grafindo Persada.

Sarwat, ahmad, 2002, Fikih Sehari-hari, Jakarta: PT Gramedia.

Sutedi, andrian, 2011, Hukum Gadai Syariah, Bandung: Alfabeta.

---

[1] Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah al-Majadallad al-Tsalis, (Kairo: Dar al-fath lil I’lam al-‘Arabi, 1990), hlm. 123.

[2] Dadan Muttaqien, Aspek Legal Lembaga Keungan Syari’ah, cet 1, (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009), hlm.106-107.

[3] Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,( Jakarta: Bumi Restu, 1974), hlm.49.

[4] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), hlm. 162.

[5] Ahmad Sarwat, Fikih sehari-hari, ( Jakarta: PT Gramedia, 2002), hlm.92.

                [6] Muhammad dan Sholikhul Hadi, Pengadaian Syari’ah, (Jakarta: Salembadiniyah, 2003), hlm. 54.